Bandung, 17 Februari 2025 – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Bandung, Ahmad Tohari, bersama jajaran pejabat manajerial mengikuti pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Pol. Drs. Mashudi, yang digelar secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah (Ka. Kanwil), Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT), serta jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan tujuan memperkuat koordinasi dan strategi dalam pengelolaan lapas dan rutan.
Dalam arahannya, Dirjen Pemasyarakatan menekankan pentingnya peningkatan keamanan dan pengawasan di dalam lapas serta pemberdayaan warga binaan. Salah satu langkah konkret yang ditekankan adalah kerja sama dengan Wartel Inkopasindo dalam mendeteksi dan mencegah peredaran handphone ilegal di dalam lapas. Selain itu, program ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama, di mana lahan yang tersedia di lingkungan lapas harus dimanfaatkan secara optimal, dan sebagian besar bahan makanan (Bama) yang digunakan di lapas harus berasal dari hasil produksi warga binaan.
Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi warga binaan melalui program UMKM juga menjadi sorotan. Warga binaan yang memiliki keterampilan akan didorong untuk bekerja sama dengan pengusaha agar produk mereka bisa dipasarkan secara luas. Ka. UPT diinstruksikan untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam mempromosikan hasil karya warga binaan, sehingga mereka dapat memiliki peluang ekonomi setelah menjalani masa pidana.
Dari sisi sinergi eksternal, Dirjen Pemasyarakatan menegaskan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas dan keamanan di dalam lapas. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan juga menjadi perhatian, di mana lapas harus menjalin koordinasi erat dengan rumah sakit untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi warga binaan.
Dalam aspek pembinaan kepribadian, setiap pagi dan sore, lapas dan rutan diwajibkan untuk memutar lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri sebagai bentuk pembentukan karakter dan nasionalisme warga binaan. Selain itu, seragam dan tempat makan warga binaan akan diseragamkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap dapur lapas juga diperketat untuk memastikan pelaksanaan dapur sehat berjalan optimal, serta menghindari adanya penyimpangan dalam pengelolaan bahan makanan.
Dirjen Pemasyarakatan juga menegaskan bahwa optimalisasi pengamanan dan pengawasan harus terus dilakukan. Razia rutin dan insidentil harus digalakkan guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran di dalam lapas. Setiap Ka. UPT diwajibkan untuk tidak mewakilkan diri dalam kegiatan virtual yang diselenggarakan oleh Ditjen PAS sebagai bentuk tanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban. Selain itu, penguatan jajaran pengamanan akan dilakukan dengan bantuan personel dari Polres, guna meningkatkan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pemasyarakatan.
Sebagai langkah akhir, Dirjen Pemasyarakatan mengingatkan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan harus dilakukan dengan adil dan objektif, termasuk dalam pemberian remisi, amnesti, dan integrasi bagi warga binaan. Selain itu, segala bentuk mutasi dan perpindahan warga binaan harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah setempat untuk memastikan transparansi dalam pengelolaannya.
Melalui pengarahan ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan, termasuk Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, dapat semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan layanan. Dengan kerja sama yang erat dan sinergi antarinstansi, sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik, memastikan pembinaan warga binaan berjalan optimal serta keamanan tetap terjaga.
#Kemenimipas
#Ditjenpas
#Sesditjenpas
#Guardandguide
#PemasyarakatanPastiBermanfaat
#TransformasiPemasyarakatan
#MedsosuntukPemasayrakatan
#PemasyarakatanBerdampak
