Bandung, 31 Juli 2025 — Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung telah memfasilitasi kegiatan verifikasi dan perekaman Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan oleh tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung.
Kegiatan ini menyasar 7 (tujuh) orang warga binaan yang sebelumnya tidak memiliki BPJS Kesehatan karena tidak memiliki E-KTP dan/atau tercatat dengan status NIK invalid. Bertempat di Klinik Pratama Lapnajel, tim Disdukcapil melakukan pendataan, verifikasi identitas, serta perekaman biometrik secara langsung kepada para warga binaan tersebut.
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Ahmad Tohari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam menjamin hak dasar warga binaan, khususnya dalam hal akses layanan kesehatan. “Dengan telah dilakukannya verifikasi dan perekaman ini, kami berharap proses pengurusan BPJS Kesehatan bagi WBP dapat segera diproses dan layanan kesehatan semakin optimal,” ungkap Tohari.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Lapas dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, sesuai amanat reformasi birokrasi dan prinsip pemasyarakatan.
#Kemenimipas
#Ditjenpas
#Sesditjenpas
#Guardandguide
#PemasyarakatanPastiBermanfaat
#KanwilditjenpasJabar
#LPNBandung
#PemasyarakatanJabarAlus
#AgamisLuwesUnggulSemangat
