Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, menjelaskan sikap partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa PDIP, sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, tidak akan menjadi oposisi. Hal ini karena PDIP tidak menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang mengenal konsep oposisi. “Kami tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi,” ujar Basarah usai menghadiri perayaan ulang tahun PDIP di Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.
Basarah menyebut bahwa Megawati menilai Pancasila mengusung filosofi gotong royong, yang menjadi landasan PDIP dalam berpolitik. Oleh sebab itu, PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan bekerja sama dengannya, meskipun tidak akan mengirimkan kader ke dalam kabinet. Basarah juga menjelaskan bahwa sikap ini telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Ia menambahkan, hubungan panjang antara Megawati dan Prabowo menjadi fondasi kerja sama politik ini. Sikap resmi PDIP ke depan akan ditentukan dalam kongres partai pada April 2025, dengan Megawati memiliki hak prerogatif untuk menetapkannya.
Dukungan PDIP Terhadap Pemerintahan Prabowo di Parlemen
Sementara itu, Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, menegaskan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di parlemen meskipun tidak menempatkan kader di kabinet. Puan menilai bahwa dukungan terhadap pemerintahan tidak harus diwujudkan melalui posisi di kabinet, melainkan melalui kerja sama dan peran aktif di parlemen. “Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen untuk membangun Indonesia,” kata Puan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden di Senayan, Jakarta.
Puan juga menambahkan bahwa sikap ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pengumuman resmi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal ini menjadi penegasan bahwa PDIP tetap mengambil peran mendukung tanpa harus terlibat langsung dalam struktur kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.